Hukum & Kriminal

Hukum & Kriminal

Dibayangi Denda Rp500 Miliar, Sherly Tjoanda Disorot soal Tambang di Gebe

Polemik pertambangan di Maluku Utara kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memberikan klarifikasi terkait tudingan keterlibatannya dalam aktivitas tambang ilegal. Namanya ikut terseret usai perusahaan yang dikaitkan dengannya disebut terkena sanksi denda hingga Rp500 miliar. Dalam pernyataannya yang dikutip tvOne pada Kamis (21/5/2026), Sherly mengakui memiliki tambang yang disebut merupakan warisan dari […]

0 Komentar . 5 jam yang lalu

Aksi di KPK, SKAK Malut-Jakarta Desak Usut Anggaran Perjadin DPRD Ternate

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Desakan itu disampaikan Sentra Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara-Jakarta (SKAK Malut-Jakarta) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung KPK RI, Senin (19/5/2026). Koordinator SKAK Malut-Jakarta, M. Reza A. Syadik, mengatakan dugaan tersebut harus diusut secara menyeluruh karena […]

0 Komentar . 8 jam yang lalu

KPK Terima Laporan Dugaan Perjadin Fiktif di DPRD Kota Ternate

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi terkait perjalanan dinas fiktif di lingkungan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Laporan yang diajukan tim hukum Nurjaya Hi. Ibrahim itu resmi diterima pada 11 Mei 2026. Juru Bicara Tim Hukum Nurjaya, Mubarak Abdurrahman, menyebut penerimaan laporan tersebut menjadi langkah awal dalam proses pengaduan yang berkaitan dengan […]

0 Komentar . 8 jam yang lalu

Blokade Jalan, Warga Banemo Tuntut Pengungkapan Kasus Pembunuhan dan Teror

Ratusan warga Desa Banemo menggelar aksi unjuk rasa sekaligus memblokade akses Jalan Trans Halmahera di ruas Desa Remdi, Rabu (20/5/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah dan aparat kepolisian yang dinilai belum memberikan kepastian hukum atas kasus pembunuhan Ustadz Ali Abas, serta temuan ranjau di kawasan perkebunan warga. Ketegangan warga meningkat sejak 18 Mei […]

0 Komentar . 9 jam yang lalu

Laporan Warga Kawasi terhadap Harita Nickel Mandek di Meja Pemkab

Upaya warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, untuk mencari keadilan atas dugaan kerusakan lingkungan kembali menemui hambatan. Bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, mereka mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) guna melaporkan aktivitas PT Harita Nickel. Kedatangan warga pada Senin, 18 Mei 2026 itu tidak membuahkan hasil maksimal. Sejumlah pejabat utama daerah, termasuk […]

0 Komentar . 1 hari yang lalu

Weda Bay Nickel Tunggu Revisi RKAB, Danantara Buka Jalur Akuisisi Saham Eramet

Operasi tambang nikel PT Weda Bay Nickel (WBN) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, berpotensi dihentikan sementara mulai Mei 2026. Anak usaha Eramet Indonesia ini memproyeksikan kuota produksi bijih nikel sebesar 12 juta wet metric ton (WMT) untuk tahun ini akan habis lebih awal. Tambang bersiap memasuki masa perawatan dan pemeliharaan sambil menunggu hasil revisi Rencana […]

0 Komentar . 2 hari yang lalu

Sekwan DPRD Halbar Dilaporkan ke Polisi Diduga Hina dan Fitnah Dokter Spesialis RSUD Jailolo

Indikasi konflik antara pejabat legislatif dan tenaga medis di Halmahera Barat kini berbuntut laporan pidana. Sekretaris DPRD Halmahera Barat (Sekwan DPRD Halbar), M. Syarif Alike, dilaporkan ke Polres Ternate atas dugaan pencemaran nama baik terhadap sejumlah dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo. Pengaduan resmi diajukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku Utara […]

0 Komentar . 2 hari yang lalu

Nobar Film “Pesta Babi” Dibubarkan, YLBHI Sebut Ada Gejala Militerisasi Ruang Sipil

Gelombang pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus memicu kritik keras dari kalangan pegiat hukum dan hak asasi manusia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keterlibatan aparat militer dalam peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang tidak bisa dibenarkan. Wakil Ketua Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan […]

0 Komentar . 5 hari yang lalu

Kajati Malut: Gelar Perkara DPRD Tunjangan Usai Audit BPK

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah mengumpulkan bukti-bukti kuat dalam kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD periode 2019-2024. Bukti-bukti tersebut kini sedang diproses BPK Perwakilan Maluku Utara untuk menghitung kerugian keuangan negara yang ditunggu tim penyidik. “Sekarang masih dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Kita berharap hasilnya segera keluar,”ujar Kepala Kejati Maluku Utara Sufari […]

0 Komentar . 3 minggu yang lalu