Ekonomi dan Pembangunan

Ekonomi dan Pembangunan

Pemprov Malut Jajaki Investasi CNBM China di Sektor Material Hijau dan Energi Surya

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) membuka penjajakan kerja sama investasi dengan China National Building Material Group (CNBM Group). Pembicaraan awal itu diarahkan pada pengembangan industri material hijau, teknologi penyimpanan energi berbasis tenaga surya, dan pengolahan sumber daya mineral. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menerima delegasi CNBM Group di Kediaman Dinas Eks Crysant, Selasa (8/9/2026). […]

0 Komentar . 2 minggu yang lalu

Industri di Malut Didorong Lebih Efisien Energi, Disperindag Awasi Distribusi BBM

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai memperketat pemantauan distribusi bahan bakar dan energi rumah tangga di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi serta industri di daerah. Disperindag Maluku Utara menilai pengawasan pasokan perlu berjalan seiring dengan upaya mendorong penggunaan energi yang lebih hemat dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui peninjauan ke SPBU Batu Anteru dan agen minyak […]

0 Komentar . 2 minggu yang lalu

PAD Halut Baru 29 Persen, DPRD Wanti-wanti Risiko Defisit APBD

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) hingga awal September 2026 masih tertinggal jauh dari target. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Halut mencatat realisasi penerimaan baru sekitar Rp24 miliar atau sekitar 29 persen dari target awal Rp80 miliar. Data itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat antara Bapenda dan Komisi II DPRD Halmahera Utara di […]

0 Komentar . 2 minggu yang lalu

DPRD Malut Setujui Tambahan Rp92,33 Miliar untuk Tutup Kekurangan TPP ASN

DPRD Provinsi Maluku Utara menyetujui penganggaran tambahan sebesar Rp92.336.750.977 untuk menutup kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu tertuang dalam surat pimpinan DPRD Maluku Utara Nomor 900.1.1/321/DPRD tertanggal 7 September 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan Pemprov Maluku Utara […]

0 Komentar . 2 minggu yang lalu

Halut, Haltim dan Morotai Rancang Sentra Ekonomi Biru dan Hijau Bersama

Tiga pemerintah daerah di Maluku Utara—Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), dan Pulau Morotai—mulai membahas langkah bersama untuk mengembangkan sentra pertumbuhan ekonomi baru. Kerja sama itu diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi biru dan ekonomi hijau secara terpadu. Pembahasan berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) kerja sama antardaerah di Hotel Grandland, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Senin (7/9/2026). […]

0 Komentar . 2 minggu yang lalu

Di Tengah Efisiensi, Pemkab Halteng Alokasikan Rp19,5 Miliar untuk Makan-Minum dan Rumah Tangga Setda

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengalokasikan dana signifikan untuk kebutuhan internal Sekretariat Daerah (Setda) pada 2026. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan anggaran belanja makan dan minum (mami) di Setda mencapai sekitar Rp10,5 miliar. Angka itu muncul di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja sejumlah kegiatan hingga 50 […]

0 Komentar . 3 minggu yang lalu

Harga Kelapa Tak Kunjung Pasti, Petani Halut Perluas Konsolidasi dan Ancam Boikot PT Nico

Gerakan petani kelapa di Halmahera Utara (Halut) memasuki tahap konsolidasi yang lebih luas. Front Petani Halut menyebut sedikitnya 100 petani dari wilayah Galela telah menandatangani petisi untuk mendukung tuntutan kenaikan harga kelapa menjadi Rp3.000 per buah. Konsolidasi dilakukan dari desa ke desa di empat kecamatan wilayah Galela. Setelah Desa Ngidiho, pertemuan berlanjut di Desa Simau […]

0 Komentar . 1 bulan yang lalu

Harga Kelapa Anjlok, Petani Halut Blokade PT Nico dan Soroti Perda Hilirisasi

Aktivitas pengangkutan buah kelapa oleh PT Nico di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Halmahera Utara, kembali terhenti, Kamis (13/8/2026). Puluhan anggota Front Petani Halmahera Utara memblokade akses perusahaan sambil menuntut harga kelapa ditetapkan sebesar Rp3.000 per buah. Massa menilai anjloknya harga kelapa tidak bisa dilepaskan dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa […]

0 Komentar . 1 bulan yang lalu

Pemerintah Pusat Cairkan DBH Rp568,14 Miliar untuk Malut, 78,5 Persen Bersumber dari SDA

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp568,14 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp446,13 miliar atau 78,5 persen berasal dari DBH sumber daya alam (SDA), terutama sektor mineral dan batu bara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan komponen DBH […]

0 Komentar . 1 bulan yang lalu

Pemprov Klaim Kemiskinan Malut Turun, Akademisi Bongkar Data BPS: Warga Miskin Justru Bertambah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan perbaikan. Namun, klaim itu mendapat kritik dari akademisi Universitas Khairun yang menilai pemerintah keliru membaca indikator kemiskinan dan terlalu cepat mengaitkan perubahan angka dengan keberhasilan program daerah. Dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Sofifi, Selasa (11/8/2026), Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus […]

0 Komentar . 1 bulan yang lalu
1 2 3