Hukum & Kriminal

Hukum & Kriminal

PT JAS Disorot Lagi, Dugaan Pencemaran Sungai dan Pesisir Haltim Menguat

Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas PT Jaya Abadi Semesta (JAS) di Halmahera Timur. Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan menurunnya kualitas lingkungan, termasuk perubahan kondisi aliran sungai di sekitar wilayah operasional perusahaan. FORMAPAS […]

Heboh! Dana Operasional Wakil Wali Kota Ternate Diduga Digunakan Tanpa Persetujuan, Setda Diminta Terbuka

Pengelolaan anggaran operasional Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sebagian dana tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemegang kewenangan. Informasi yang diperoleh menyebutkan, dugaan itu mencuat setelah adanya laporan internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate. Nasri kemudian disebut melakukan pengecekan langsung ke Bagian Keuangan Setda pada Selasa […]

LATAMLA Desak Pemeriksaan PT Feni Haltim, Dugaan Pencemaran Sungai Kukuba Disorot

Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) meminta Kementerian Lingkungan Hidup bersama aparat penegak hukum memeriksa aktivitas PT Feni Haltim di Kabupaten Halmahera Timur. Anak perusahaan PT Antam Tbk itu diduga menjalankan kegiatan pengolahan nikel tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dikaitkan dengan kerusakan di aliran Sungai Kukuba. Direktur LATAMLA, Drs. Faiz Albaar, mengatakan […]

Praktisi Hukum Desak Kejari Halsel Periksa Dana Hibah Pilkada Halsel Rp52,6 Miliar

Praktisi hukum Hendra Karianga meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan menelusuri pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan. Nilai hibah yang mencapai Rp52,6 miliar dinilai membutuhkan pertanggungjawaban terbuka dan dapat diverifikasi. Menurut Hendra, besarnya anggaran tersebut membuat aspek transparansi tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif. Aparat […]

Putusan Pengadilan Persoalkan Saham PT ASM, Aktivitas Tambang Pulau Gebe Disorot

Aktivitas pertambangan PT Anugrah Sukses Mining (ASM) di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan pengadilan yang membatalkan keputusan perubahan struktur kepemilikan dan akta perusahaan. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT SBY menyatakan seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT ASM pada 4 Desember 2023 tidak sah […]

GALAK Laporkan Gubernur Malut ke KPK, Soroti Proyek Rumah Dinas Rp8,8 Miliar

Gerakan Laskar Anti Korupsi (GALAK) melaporkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Laporan tersebut diserahkan Direktur GALAK, Muslim Arbi, ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu sore, 5 Agustus 2026. Dalam laporan pengaduan masyarakat itu, GALAK menduga […]

KAB Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di PT Position, Pekerja Disebut Belum Terlindungi

Koalisi Advokasi Buruh (KAB) menempuh langkah hukum awal dengan melayangkan somasi kepada manajemen PT Position. Langkah itu diambil setelah koalisi tersebut menerima dugaan adanya pelanggaran hak normatif pekerja di perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Halmahera Timur. Selain somasi, KAB juga mengirimkan undangan perundingan bipartit sebagai jalan penyelesaian sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum lebih […]

Praktisi Hukum Desak KLH dan Pemda Awasi PT FHT, Aksi Boikot Warga Maba Berlanjut

Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu menguat setelah muncul aksi boikot dari warga lingkar tambang Buli yang menilai perusahaan belum menuntaskan kewajiban konsultasi dan sosialisasi AMDAL. Menurut Tabrani, […]

LPP Tipikor Soroti Aktivitas PT STS di Kawasan Hutan Halmahera Timur, Desak Penegakan Hukum

Aktivitas pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap adanya kegiatan usaha pertambangan yang diduga berlangsung di luar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Temuan ini memunculkan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada level administratif. Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan […]

Diduga Ada Uang di Balik Perubahan RTRW Haltim, GPM Desak KPK Usut Sekda dan Tambang Ilegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali didatangi massa aksi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Rabu (29/7/2026). Aksi itu menuntut penegakan hukum atas dugaan aktivitas pertambangan nikel ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. Koordinator aksi GPM Maluku Utara, Sartono Halek, […]