Proyek Sekolah Rakyat Rp532,5 Miliar Disorot, Formapas Desak Evaluasi Satker BPPW Malut

Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang menelan anggaran Rp532,5 miliar menuai sorotan. Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formapas) menilai proyek tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius, mulai dari keterlambatan progres hingga dugaan penggunaan material ilegal.

Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menyatakan proyek bernilai besar yang bersumber dari anggaran publik seharusnya dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya.

“Kami menilai Kepala Satker BPPW Maluku Utara bersama tim pengawas belum menjalankan tanggung jawab secara optimal. Lemahnya pengawasan membuka ruang munculnya berbagai persoalan di proyek,” ujar Riswan.

Proyek Tahun Anggaran 2025–2026 tersebut dikerjakan oleh konsorsium PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Manunggal Anugerah Perkasa (KSO), dengan lokasi pembangunan di Desa Rioribati, Halmahera Barat, serta Desa Kukumutuk, Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil kajian Formapas, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian. Pertama, progres pekerjaan diduga tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Kedua, muncul dugaan penggunaan material batu yang berasal dari galian C tanpa izin.

Informasi mengenai pemasangan garis polisi di lokasi pengambilan material turut memperkuat dugaan adanya persoalan hukum dalam rantai pasokan proyek tersebut.

“Kalau ini benar terjadi, tentu berpotensi merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Riswan.

Melihat besarnya nilai proyek, Formapas mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, untuk segera melakukan penyelidikan secara independen dan terbuka.

Selain itu, mereka juga meminta perhatian langsung dari Menteri Pekerjaan Umum agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak pelaksana proyek, termasuk Kepala Satker BPPW Maluku Utara.

“Kami meminta Menteri PU segera mengevaluasi, bahkan mencopot Kepala Satker jika terbukti tidak mampu mengendalikan proyek ini. Penegakan hukum harus berjalan adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Formapas menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial, guna memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.