Hukum & Kriminal

KAB Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di PT Position, Pekerja Disebut Belum Terlindungi

Koalisi Advokasi Buruh (KAB) menempuh langkah hukum awal dengan melayangkan somasi kepada manajemen PT Position. Langkah itu diambil setelah koalisi tersebut menerima dugaan adanya pelanggaran hak normatif pekerja di perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Halmahera Timur. Selain somasi, KAB juga mengirimkan undangan perundingan bipartit sebagai jalan penyelesaian sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum lebih […]

Praktisi Hukum Desak KLH dan Pemda Awasi PT FHT, Aksi Boikot Warga Maba Berlanjut

Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu menguat setelah muncul aksi boikot dari warga lingkar tambang Buli yang menilai perusahaan belum menuntaskan kewajiban konsultasi dan sosialisasi AMDAL. Menurut Tabrani, […]

LPP Tipikor Soroti Aktivitas PT STS di Kawasan Hutan Halmahera Timur, Desak Penegakan Hukum

Aktivitas pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap adanya kegiatan usaha pertambangan yang diduga berlangsung di luar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Temuan ini memunculkan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada level administratif. Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan […]

Diduga Ada Uang di Balik Perubahan RTRW Haltim, GPM Desak KPK Usut Sekda dan Tambang Ilegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali didatangi massa aksi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Rabu (29/7/2026). Aksi itu menuntut penegakan hukum atas dugaan aktivitas pertambangan nikel ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. Koordinator aksi GPM Maluku Utara, Sartono Halek, […]

Kasus Dugaan Korupsi Islamic Center Halteng Mandek, Mahasiswa Desak KPK Ambil Alih

Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Islamic Center di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, menuai sorotan publik. Hingga kini, proses hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama terkait penetapan tersangka. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut memiliki nilai sekitar Rp5 miliar dan kini diketahui tidak selesai sesuai rencana. […]

Lingkungan & Pertambangan

Akademisi Unkhair Minta Pemkab Halsel Ambil Sampel Air Madapolo, Diduga Algae Bloom Picu Kematian Ikan

Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Dr. Muhammad Ridwan Lessy, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil sampel air laut di pesisir Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara. Desakan itu muncul menyusul perubahan warna air menjadi hijau pekat yang disertai kematian ikan dan dugaan iritasi kulit pada sejumlah warga. Ridwan menilai pengambilan sampel harus […]

Material Cokelat Diduga Limbah Muncul di Pesisir Obi Utara, Warga Desak Investigasi

Masyarakat pesisir di Pulau Obi Utara, Halmahera Selatan, mengeluhkan kemunculan material berwarna kecokelatan yang menyebar di sepanjang garis pantai dan perairan dangkal. Material tersebut diduga sebagai limbah karena dinilai berbeda dari kondisi alami dan mulai mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga menyebut material itu tidak hanya terlihat di bibir pantai, tetapi juga menyebar hingga ke area […]

Praktisi Hukum Desak KLH dan Pemda Awasi PT FHT, Aksi Boikot Warga Maba Berlanjut

Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu menguat setelah muncul aksi boikot dari warga lingkar tambang Buli yang menilai perusahaan belum menuntaskan kewajiban konsultasi dan sosialisasi AMDAL. Menurut Tabrani, […]

LPP Tipikor Soroti Aktivitas PT STS di Kawasan Hutan Halmahera Timur, Desak Penegakan Hukum

Aktivitas pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap adanya kegiatan usaha pertambangan yang diduga berlangsung di luar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Temuan ini memunculkan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada level administratif. Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan […]

Pemuda Maba Palang Jalan, Protes Proses AMDAL PT Feni yang Dinilai Tak Transparan

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba memblokade akses jalan di kawasan operasional PT Feni Haltim (FHT), Pos Wato-Wato, Rabu (29/7/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari itu menjadi bentuk penolakan atas proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, […]

Opini

Nikel Maluku Utara: Ledakan Ekonomi yang Menyisakan Krisis bagi Masyarakat

Maluku Utara kerap dipuji sebagai wajah baru hilirisasi nikel Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, derasnya investasi, dan membanjirnya angka produksi kerap dijadikan bukti bahwa daerah ini sedang melaju pesat. Namun di balik narasi keberhasilan itu, laporan-laporan terbaru justru menunjukkan harga sosial dan ekologis yang harus dibayar masyarakat jauh lebih mahal Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, […]

Penambang Datang, Petaka Menerjang: Siapakah Pemilik PT. Position?*

Oleh: Rendi Oman Gara (Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute) TIADA hentinya persoalan bermunculan setelah PT Position menambang nikel di kawasan hutan adat suku Maba, di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hutan adat yang semula dan sejak dahulu ditumbuhi kehidupan, kini berubah menjadi bentang padang kematian. Sungai induk Maba dan anak-anak sungainya–Kaplo, Tutungan, Sabaino , Semlowos–semuanya rusak […]

Sosial & Politik

Status 3T Taliabu Dicabut, FORMAPAS Malut Ingatkan Risiko Berkurangnya Afirmasi Pembangunan

Pencabutan status daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bagi Kabupaten Pulau Taliabu memunculkan kekhawatiran baru terkait arah pembangunan daerah kepulauan tersebut. Sejumlah pihak menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi perhatian dan skema afirmasi dari pemerintah pusat jika diterapkan sebelum kondisi dasar pembangunan benar-benar terpenuhi. Bendahara Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT), Nurul Selvia Ningsi, […]

Pemuda Maba Palang Jalan, Protes Proses AMDAL PT Feni yang Dinilai Tak Transparan

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba memblokade akses jalan di kawasan operasional PT Feni Haltim (FHT), Pos Wato-Wato, Rabu (29/7/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari itu menjadi bentuk penolakan atas proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, […]

Fasilitas Limbah B3 Kapal di Ternate Belum Memadai, Pengawasan Pembuangan Jadi Sorotan

Ketiadaan fasilitas penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kapal di pelabuhan-pelabuhan Kota Ternate mulai menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan infrastruktur dan pengawasan pencemaran laut di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, mengakui hingga saat ini Port Reception Facility (PRF) sebagai sarana penampungan limbah minyak kapal belum tersedia […]

DPRD Ternate Soroti Ketimpangan Layanan Puskesmas, Dorong BLUD dan Optimalisasi Dana Kesehatan

Komisi III DPRD Kota Ternate menyoroti belum meratanya kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, terutama di wilayah pulau terluar, di tengah upaya pemerintah daerah mendorong efisiensi pengelolaan anggaran sektor kesehatan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas dalam pembahasan KUA-PPAS […]

Pertumbuhan Tinggi, Perlindungan Rendah: 360 Ribu Pekerja di Maluku Utara Belum Terjangkau Jaminan Sosial

Di tengah laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 34 persen—tertinggi secara nasional—cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan justru masih tertinggal. Hingga pertengahan 2026, ratusan ribu pekerja di provinsi ini tercatat belum memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kerja. Kondisi tersebut mengemuka dalam ajang Paritrana Award 2026 yang digelar di Ternate, Selasa (28/7/2026), yang sekaligus menjadi […]

Berita Terbaru

Ledakan Limbah Nikel di Maluku Utara, Ancaman Ekologis Mengintai Kawasan Industri

Ekspansi industri nikel di Maluku Utara yang menopang rantai pasok baterai kendaraan listrik memunculkan kekhawatiran baru terkait dampak lingkungan. Di tengah geliat investasi dan produksi, volume limbah tailing yang dihasilkan disebut mencapai puluhan juta ton setiap tahun. Informasi tersebut merujuk pada flyer yang diunggah melalui akun media sosial Wali Maluku Utara. Dalam unggahan itu disebutkan […]

Tiga Hari Air Tak Mengalir, Warga Gotalamo Keluhkan Layanan PDAM

Gangguan distribusi air bersih kembali dirasakan warga di Lingkungan Tanah Tinggi, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan. Selama tiga hari terakhir, pasokan air dari PDAM tidak mengalir, sehingga aktivitas harian warga ikut terdampak. Sejumlah warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti mandi, memasak, hingga buang air besar. Kondisi ini memaksa mereka mencari alternatif lain, termasuk menumpang […]

PAD Halteng Lampaui Target, Sektor Perizinan Masih Tertinggal

Kinerja fiskal Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan tren positif pada tahun anggaran 2026, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga pertengahan tahun, realisasi PAD telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD, menandakan adanya peningkatan kapasitas penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), capaian PAD telah menembus angka lebih dari Rp 200 miliar, melampaui target […]

Polresta Tidore Kerahkan 256 Personel Kawal Final Gurabati Open Turnamen

Polresta Tidore Kepulauan menyiapkan pengamanan ketat menjelang partai final Gurabati Open Turnamen (GOT) XXVII tahun 2026 yang akan digelar di Stadion Sepak Bola Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Sebanyak 256 personel disiagakan untuk memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow, mengatakan pengamanan dilakukan secara menyeluruh […]

Proyek Sekolah Rakyat Rp532,5 Miliar Disorot, Formapas Desak Evaluasi Satker BPPW Malut

Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang menelan anggaran Rp532,5 miliar menuai sorotan. Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formapas) menilai proyek tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius, mulai dari keterlambatan progres hingga dugaan penggunaan material ilegal. Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun, menyatakan proyek bernilai besar yang bersumber dari anggaran […]

Proposal Tak Kunjung Diserahkan, DPRD Persoalkan Pinjaman Rp1 Triliun

Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun belum menemui titik terang setelah rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada Senin, 13 Juli 2026, berakhir tanpa kesepakatan. Sejumlah anggota dewan menilai pembahasan belum dapat dilanjutkan karena dokumen utama berupa proposal pinjaman belum disampaikan secara resmi. Dalam forum tersebut, Tim Anggaran Pemerintah […]

Mahasiswa Teknik UMMU Protes Transparansi Anggaran, Soroti Minimnya Fasilitas Kampus

Aksi protes dilakukan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) pada Senin, 13 Juli 2026, di area kampus. Demonstrasi tersebut ditandai dengan pembakaran ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan kampus yang dinilai belum terbuka dan belum mampu memenuhi kebutuhan fasilitas mahasiswa. Koordinator aksi, Rahmat Julfikri, menegaskan bahwa isu transparansi anggaran pembangunan bukan persoalan […]

Gaji Belum Cair, PPPK Morotai Ancam Aksi dan Mogok Kerja

Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memicu ketegangan di kalangan pegawai. Hingga pertengahan Juli 2026, hak mereka belum juga dibayarkan, meski gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) telah lebih dulu dicairkan oleh pemerintah daerah. Situasi ini menimbulkan keresahan luas di kalangan PPPK yang merasa diperlakukan tidak adil. […]

Pemerintah Halmahera Timur Percepat Reforma Agraria di Tengah Tantangan Status Lahan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kembali menegaskan langkah strategisnya dalam menata persoalan pertanahan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan status lahan yang masih dihadapi masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah tersebut. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di […]

M. Syahril Abd. Radjak Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Letter Sign Halbar

Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan vonis terhadap mantan Sekretaris Daerah Halmahera Barat, M. Syahril Abd. Radjak, dalam perkara korupsi proyek pembangunan papan nama Letter Sign “Welcome to Halbar”. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara serta denda oleh majelis hakim. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Kadar Nooh, dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis, 9 Juli 2026. […]