Koalisi Advokasi Buruh (KAB) menempuh langkah hukum awal dengan melayangkan somasi kepada manajemen PT Position. Langkah itu diambil setelah koalisi tersebut menerima dugaan adanya pelanggaran hak normatif pekerja di perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Halmahera Timur. Selain somasi, KAB juga mengirimkan undangan perundingan bipartit sebagai jalan penyelesaian sebelum sengketa dibawa ke ranah hukum lebih […]
Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu menguat setelah muncul aksi boikot dari warga lingkar tambang Buli yang menilai perusahaan belum menuntaskan kewajiban konsultasi dan sosialisasi AMDAL. Menurut Tabrani, […]
Aktivitas pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap adanya kegiatan usaha pertambangan yang diduga berlangsung di luar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Temuan ini memunculkan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada level administratif. Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali didatangi massa aksi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Rabu (29/7/2026). Aksi itu menuntut penegakan hukum atas dugaan aktivitas pertambangan nikel ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. Koordinator aksi GPM Maluku Utara, Sartono Halek, […]
Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Islamic Center di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, menuai sorotan publik. Hingga kini, proses hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama terkait penetapan tersangka. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut memiliki nilai sekitar Rp5 miliar dan kini diketahui tidak selesai sesuai rencana. […]
Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Dr. Muhammad Ridwan Lessy, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil sampel air laut di pesisir Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara. Desakan itu muncul menyusul perubahan warna air menjadi hijau pekat yang disertai kematian ikan dan dugaan iritasi kulit pada sejumlah warga. Ridwan menilai pengambilan sampel harus […]
Masyarakat pesisir di Pulau Obi Utara, Halmahera Selatan, mengeluhkan kemunculan material berwarna kecokelatan yang menyebar di sepanjang garis pantai dan perairan dangkal. Material tersebut diduga sebagai limbah karena dinilai berbeda dari kondisi alami dan mulai mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga menyebut material itu tidak hanya terlihat di bibir pantai, tetapi juga menyebar hingga ke area […]
Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu menguat setelah muncul aksi boikot dari warga lingkar tambang Buli yang menilai perusahaan belum menuntaskan kewajiban konsultasi dan sosialisasi AMDAL. Menurut Tabrani, […]
Aktivitas pertambangan PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap adanya kegiatan usaha pertambangan yang diduga berlangsung di luar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Temuan ini memunculkan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada level administratif. Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan […]
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba memblokade akses jalan di kawasan operasional PT Feni Haltim (FHT), Pos Wato-Wato, Rabu (29/7/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari itu menjadi bentuk penolakan atas proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, […]
Maluku Utara kerap dipuji sebagai wajah baru hilirisasi nikel Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, derasnya investasi, dan membanjirnya angka produksi kerap dijadikan bukti bahwa daerah ini sedang melaju pesat. Namun di balik narasi keberhasilan itu, laporan-laporan terbaru justru menunjukkan harga sosial dan ekologis yang harus dibayar masyarakat jauh lebih mahal Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, […]
Oleh: Rendi Oman Gara (Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute) TIADA hentinya persoalan bermunculan setelah PT Position menambang nikel di kawasan hutan adat suku Maba, di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hutan adat yang semula dan sejak dahulu ditumbuhi kehidupan, kini berubah menjadi bentang padang kematian. Sungai induk Maba dan anak-anak sungainya–Kaplo, Tutungan, Sabaino , Semlowos–semuanya rusak […]
Pencabutan status daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bagi Kabupaten Pulau Taliabu memunculkan kekhawatiran baru terkait arah pembangunan daerah kepulauan tersebut. Sejumlah pihak menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi perhatian dan skema afirmasi dari pemerintah pusat jika diterapkan sebelum kondisi dasar pembangunan benar-benar terpenuhi. Bendahara Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT), Nurul Selvia Ningsi, […]
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba memblokade akses jalan di kawasan operasional PT Feni Haltim (FHT), Pos Wato-Wato, Rabu (29/7/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari itu menjadi bentuk penolakan atas proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, […]
Ketiadaan fasilitas penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kapal di pelabuhan-pelabuhan Kota Ternate mulai menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan infrastruktur dan pengawasan pencemaran laut di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, mengakui hingga saat ini Port Reception Facility (PRF) sebagai sarana penampungan limbah minyak kapal belum tersedia […]
Komisi III DPRD Kota Ternate menyoroti belum meratanya kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, terutama di wilayah pulau terluar, di tengah upaya pemerintah daerah mendorong efisiensi pengelolaan anggaran sektor kesehatan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas dalam pembahasan KUA-PPAS […]
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 34 persen—tertinggi secara nasional—cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan justru masih tertinggal. Hingga pertengahan 2026, ratusan ribu pekerja di provinsi ini tercatat belum memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kerja. Kondisi tersebut mengemuka dalam ajang Paritrana Award 2026 yang digelar di Ternate, Selasa (28/7/2026), yang sekaligus menjadi […]
Di tengah belum dimulainya aktivitas produksi, PT Smart Marsindo tetap menunjukkan kehadirannya di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, melalui sejumlah program sosial yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Langkah ini menjadi upaya perusahaan menjaga relasi dengan warga di sekitar wilayah konsesi, meski kegiatan operasional belum berjalan. Salah satu program yang masih dipertahankan adalah dukungan terhadap sektor […]
Warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, kembali menghadapi tekanan baru di tengah ekspansi industri tambang nikel. Ratusan patok yang diduga milik PT Harita Nickel tiba-tiba muncul di wilayah desa tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari masyarakat setempat. Kehadiran patok-patok ini memicu keresahan, karena dianggap sebagai langkah sepihak yang mengabaikan hak dasar warga atas ruang hidup […]
Kepatuhan pajak dua perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Suratman Baharudin, mendesak PT Adidaya Tangguh (ADT) dan PT Bintani Mega Indah (BMI) untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas penggunaan tenaga listrik. Suratman menegaskan, kewajiban tersebut memiliki dasar hukum […]
Kinerja penyaluran tunjangan guru di Provinsi Maluku Utara kembali menjadi perhatian setelah nilai retur tercatat meningkat tajam sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Maluku Utara mencatat total retur mencapai Rp2,09 miliar dari 607 transaksi per 15 Juli 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (Kabid PPA II) Kanwil DJPb […]
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan sikap tegas dalam mengawal pengembangan investasi panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Di tengah penolakan masyarakat adat Wayoli dan Sahu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe justru meminta agar suara penolakan tidak dijadikan alasan untuk menghambat proyek yang disebut-sebut akan mendorong pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau ada […]
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengawas Pemerintahan (AMPP)–Togammoloka menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ternate pada Rabu, 22 Juli 2026. Demonstrasi tersebut dipusatkan di depan Hotel Bela, kawasan Jati, yang menjadi salah satu titik utama penyampaian aspirasi terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ketua Umum AMPP–Togammoloka, M. Iram Galela, menyatakan bahwa aksi ini […]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, […]
Tekanan terhadap keuangan daerah mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan langkah penyesuaian belanja pegawai. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2027, dengan kisaran pemotongan antara 10 hingga 20 persen. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menjelaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan […]
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Weda Bay Project menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, Selasa siang (21/7/2026). Aksi ini merupakan respons atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai merugikan dan tidak berpihak pada tenaga kerja Indonesia di kawasan industri tersebut. Dalam aksinya, massa […]
Maluku Utara kerap dipuji sebagai wajah baru hilirisasi nikel Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, derasnya investasi, dan membanjirnya angka produksi kerap dijadikan bukti bahwa daerah ini sedang melaju pesat. Namun di balik narasi keberhasilan itu, laporan-laporan terbaru justru menunjukkan harga sosial dan ekologis yang harus dibayar masyarakat jauh lebih mahal Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, […]