Maluku Utara Jadi Primadona PMA, Manfaat ke Warga Masih Dipertanyakan

Maluku Utara kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu episentrum baru investasi nasional. Pada triwulan II-2026, provinsi ini mencatat realisasi penanaman modal asing (PMA) tertinggi di Indonesia dengan nilai Rp39,5 triliun, melampaui daerah-daerah yang selama ini menjadi tujuan utama investor seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya pergeseran arus modal ke kawasan timur Indonesia, terutama wilayah yang memiliki basis industri pengolahan mineral. Di Maluku Utara, geliat investasi banyak ditopang oleh berkembangnya industri hilirisasi nikel yang terus menarik minat investor asing.

Menteri Hilirisasi dan Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut lonjakan investasi di Maluku Utara tidak lepas dari peningkatan aktivitas industri pengolahan mineral. Menurut dia, daerah tersebut kini menempati posisi teratas dalam daftar penerima PMA nasional.

“PMA di Maluku Utara peningkatannya cukup tajam. Maluku Utara menduduki tempat pertama,” ujar Rosan dikutip dari VOI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Setelah Maluku Utara, provinsi dengan realisasi investasi asing terbesar berikutnya adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sulawesi Tengah menyusul di posisi berikutnya dengan nilai investasi Rp34,4 triliun, disusul Jawa Timur.

Secara nasional, arah investasi juga memperlihatkan perubahan yang cukup jelas. Sepanjang semester I-2026, realisasi investasi di luar Pulau Jawa tercatat Rp507,8 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa yang berada di angka Rp502,8 triliun. Data ini memperlihatkan semakin besarnya kontribusi kawasan luar Jawa dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, tingginya angka investasi belum otomatis menjawab seluruh persoalan pembangunan daerah. Pemerintah masih dituntut memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi benar-benar menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga tumbuhnya pelaku usaha daerah di sekitar kawasan industri.

Rosan menegaskan pemerintah akan terus mendorong pemerataan investasi dengan membuka ruang pengembangan sektor unggulan di berbagai daerah di luar pusat-pusat ekonomi lama. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga memberi dampak yang lebih luas.

Di sisi lain, belum banyak rincian yang disampaikan pemerintah daerah terkait struktur investasi yang masuk ke Maluku Utara. Hingga berita ini ditulis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Maluku Utara belum memberikan penjelasan rinci mengenai sektor penyumbang terbesar, asal negara investor, maupun dampak langsung investasi tersebut bagi daerah.

Padahal, dengan status sebagai penerima PMA terbesar di Indonesia, publik tentu menunggu penjelasan yang lebih terbuka mengenai sejauh mana investasi jumbo itu benar-benar menggerakkan ekonomi lokal. Ke depan, tantangan terbesar Maluku Utara bukan hanya menjaga arus modal tetap masuk, tetapi memastikan manfaatnya ikut dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.