Sorotan Publik Menguat, Kerusakan Pulau Gebe Dikaitkan dengan Jejak Tambang Sherly Tjoanda

Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, menjadi sorotan publik setelah sejumlah warganet menuding terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah tersebut. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial, dengan sebagian netizen mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Perbincangan tersebut semakin menguat setelah akun X milik media Independen Sumatra mengunggah kritik keras terkait dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan tambang dalam kerusakan lingkungan di wilayah kepulauan Maluku Utara.

Dalam unggahan pada Jumat (30/5/2026), akun tersebut memuat daftar perusahaan yang diklaim berkaitan dengan Sherly Tjoanda dan dituding melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan sejumlah pulau.

“Daftar perusahaan Sherly Tjoanda penghancur pulau di Maluku Utara,” tulis akun tersebut.

Adapun perusahaan yang disebut dalam unggahan itu meliputi:

• PT Karya Wijaya, yang diklaim berdampak pada kerusakan Pulau Gebe
• PT Bela Sarana Permai, disebut terkait aktivitas di Pulau Obi, Desa Wooi
• PT Amazing Tabara, disebut beroperasi di Pulau Obi, Desa Sambiki
• PT Indonesia Mas Mulia, dikaitkan dengan aktivitas di Pulau Bacan
• PT Bela Kencana, disebut beroperasi di Pulau Obi, Desa Soligi

Selain itu, unggahan tersebut juga menyebut adanya perusahaan lain yang diduga merupakan perusahaan cangkang dan terlibat dalam aktivitas pertambangan di wilayah Maluku Utara.

Independen Sumatra menyatakan bahwa data dan tudingan tersebut mengacu pada sumber dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Unggahan itu turut disertai foto yang diklaim menunjukkan dampak lingkungan di Pulau Gebe dan Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan.

Dalam narasinya, akun tersebut menggambarkan perubahan kondisi lingkungan yang disebut signifikan, dari kawasan dengan “pantai biru dan hutan hijau” menjadi area yang dideskripsikan sebagai “lautan lumpur yang keruh.”

Selain isu lingkungan, unggahan tersebut juga menyinggung laporan kekayaan Sherly Tjoanda yang disebut mendekati Rp1 triliun. Akun itu kemudian mengaitkan posisi jabatan gubernur dengan dugaan kepentingan dalam pengaturan regulasi sektor pertambangan.

“Sepertinya Sherly Tjoanda tidak membutuhkan gaji sebagai gubernur, melainkan posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya berjalan lancar,” tulis akun tersebut.

Unggahan tersebut memicu perbincangan luas di media sosial, termasuk analisis berbasis citra satelit yang beredar dan disebut menunjukkan perubahan tutupan lahan di beberapa wilayah kepulauan Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari Gubernur Sherly Tjoanda maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan terkait tudingan tersebut. Verifikasi lapangan dan penelusuran lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan serta keterkaitan antar pihak yang disebut.