Pemuda Maba Palang Jalan, Protes Proses AMDAL PT Feni yang Dinilai Tak Transparan

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba memblokade akses jalan di kawasan operasional PT Feni Haltim (FHT), Pos Wato-Wato, Rabu (29/7/2026). Aksi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari itu menjadi bentuk penolakan atas proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Ketua Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, Fister Goeslaw, mengatakan pihaknya keberatan dengan proses pembahasan AMDAL yang menurut mereka tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Ia menuturkan, pembahasan AMDAL yang semula disepakati digelar di Buli justru berlanjut di Jakarta. Kondisi itu, kata dia, membuat proses tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat yang paling terdampak langsung.

“Pembahasan dokumen AMDAL yang disepakati di Kota Ternate sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Seharusnya pembahasan itu dilakukan di Buli, tetapi justru dilaksanakan di Jakarta. Itu yang tidak kami sepakati,” ujar Fister saat dikonfirmasi melalui WhatsApp yang dikutip melalui media ini.

Selain soal lokasi pembahasan, massa aksi juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah desa yang dinilai terdampak langsung oleh pengembangan kawasan industri dan aktivitas PT FHT. Menurut mereka, proses penyusunan AMDAL belum memberi ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat sekitar.

Fister menyebut masih ada lima desa yang berpotensi terdampak, namun tidak ikut dalam pembahasan. Karena itu, pihaknya menilai proses tersebut belum memenuhi prinsip keadilan lingkungan.

“Masih ada lima desa yang akan terdampak, tetapi tidak dilibatkan dalam pembahasan. Kami menilai belum ada keadilan karena masyarakat di desa-desa tersebut juga berpotensi menerima dampak lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” katanya.

Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah karang taruna di Kecamatan Maba dan Kota Maba. Mereka mendesak agar dokumen AMDAL dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan seluruh desa yang terdampak.

Karang taruna yang terlibat dalam aksi itu antara lain Karang Taruna Buli Karya, Wayafli, Teluk Buli, Sailal, Geltoli, Baburino, dan Pekaulan.

Dalam aksinya, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, PT FHT diminta melaksanakan sosialisasi dokumen AMDAL yang sebelumnya dilakukan di Ternate dan melanjutkannya di Buli paling lambat satu minggu ke depan. Kedua, proses pembahasan AMDAL diminta dilakukan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Tuntutan ketiga, PT FHT diminta meninjau kembali penetapan batas wilayah terdampak atau ring satu kawasan Buli. Keempat, perusahaan diminta menetapkan 10 desa terdampak, baik di Kecamatan Maba maupun Kecamatan Kota Maba, dalam dokumen AMDAL.

Massa menegaskan akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditanggapi dan proses penyusunan AMDAL dievaluasi kembali dengan melibatkan seluruh desa yang dinilai terdampak oleh pengembangan kawasan industri PT FHT.