Anggaran Pemeliharaan Kanal di Halmahera Timur Melonjak Jadi Rp40,8 Miliar, Publik Curiga Ada Permainan Anggaran

Alokasi anggaran pemeliharaan kanal di Kabupaten Halmahera Timur melonjak tajam menjadi Rp40,8 miliar. Kenaikan ini memicu sorotan publik dan dugaan adanya permainan anggaran serta keterlibatan lingkaran dekat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Sebelumnya, anggaran tersebut disebut hanya berada di kisaran Rp8 miliar. Lonjakan lebih dari lima kali lipat itu menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah dinilai masih jauh lebih mendesak untuk ditangani.

Anggota Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajudin, menilai perubahan anggaran itu perlu diusut secara serius. Ia menyebut kedekatan kekuasaan yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Daerah bukan lagi menjadi rahasia umum. Karena itu, menurut dia, perubahan dari Rp8 miliar menjadi Rp40,8 miliar patut diduga tidak lepas dari campur tangan pihak tertentu.

Sorotan juga mengarah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Timur yang disebut terlibat dalam proses pengadaan proyek. Kepala dinas tersebut diduga memiliki kedekatan dengan Sekda Halmahera Timur Ricky Caherul Richfat, sehingga memunculkan dugaan adanya pengondisian tender dan keberpihakan terhadap perusahaan tertentu. Salah satu nama yang ikut disebut dalam dugaan itu adalah CV Gamalia, yang disebut kerap memenangkan berbagai paket pekerjaan di daerah tersebut.

Sejumlah warga dan pemerhati kebijakan daerah mempertanyakan urgensi pemeliharaan kanal dengan nilai anggaran sebesar itu. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dulu memprioritaskan persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat, seperti rusaknya jalan poros Utara Utara yang menghubungkan Kecamatan Maba dan Wasile, pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta penanganan stunting dan kekurangan gizi pada balita.

Selain itu, persoalan pendidikan dan bantuan bagi warga yang menempuh jenjang S1 dan S2 juga disebut belum tertangani dengan baik. Karena itu, anggaran Rp40,8 miliar dinilai tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat Halmahera Timur.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekda Halmahera Timur maupun Kepala Dinas Perkim terkait dugaan pembengkakan anggaran dan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Publik dan DPRD berharap ada penjelasan terbuka serta pemeriksaan lebih lanjut agar anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.