KPK

Kasus Dugaan Korupsi Islamic Center Halteng Mandek, Mahasiswa Desak KPK Ambil Alih

Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Islamic Center di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, menuai sorotan publik. Hingga kini, proses hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama terkait penetapan tersangka. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut memiliki nilai sekitar Rp5 miliar dan kini diketahui tidak selesai sesuai rencana. […]

0 Komentar . 1 minggu yang lalu

Ternate Zona Merah Korupsi, KPK Beri Ultimatum 90 Hari untuk Pembenahan

Status Kota Ternate sebagai daerah dengan tingkat kerentanan korupsi tinggi kini memasuki fase serius. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masuk dalam kategori “zona merah”. Menindaklanjuti hal tersebut, KPK memberikan ultimatum tegas kepada Pemkot Ternate untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam waktu tiga bulan, atau menghadapi […]

0 Komentar . 2 bulan yang lalu

Dugaan Jual Beli IUP di Halmahera Timur Menguat, LKBHMI Ternate Desak Aparat Bertindak

Dugaan jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Halmahera Timur kembali membuka pertanyaan serius tentang integritas tata kelola sektor tambang. LKBHMI Cabang Ternate menilai praktik itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi kuat menyeret pejabat dan pihak swasta ke ranah korupsi. Direktur Bidang Kajian dan Riset Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum HMI (LKBHMI) Cabang Ternate, […]

0 Komentar . 2 bulan yang lalu

IACN Soroti Dugaan Korupsi di Haltim, Desak KPK dan Kejagung Telusuri Peran Sekda

Indonesian Anti Corruption Network (IACN) menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi masalah struktural yang memengaruhi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Sorotan utama kini tertuju pada Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chaerul Ricfat, yang disebut menjadi perhatian […]

0 Komentar . 2 bulan yang lalu

Anggaran Pemeliharaan Kanal di Halmahera Timur Melonjak Jadi Rp40,8 Miliar, Publik Curiga Ada Permainan Anggaran

Alokasi anggaran pemeliharaan kanal di Kabupaten Halmahera Timur melonjak tajam menjadi Rp40,8 miliar. Kenaikan ini memicu sorotan publik dan dugaan adanya permainan anggaran serta keterlibatan lingkaran dekat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Sebelumnya, anggaran tersebut disebut hanya berada di kisaran Rp8 miliar. Lonjakan lebih dari lima kali lipat itu menimbulkan tanda tanya besar, […]

0 Komentar . 2 bulan yang lalu

GMNI Desak Pemeriksaan Sekda Haltim dalam Dugaan Korupsi Proyek Feronikel

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek strategis pengembangan pabrik feronikel di Kabupaten Halmahera Timur. Wakil Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Asrul, menyatakan bahwa proyek yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), anak perusahaannya, serta Perusahaan Daerah (Perusda) Perdana Cipta […]

0 Komentar . 2 bulan yang lalu

Aksi di KPK, SKAK Malut-Jakarta Desak Usut Anggaran Perjadin DPRD Ternate

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Desakan itu disampaikan Sentra Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara-Jakarta (SKAK Malut-Jakarta) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung KPK RI, Senin (19/5/2026). Koordinator SKAK Malut-Jakarta, M. Reza A. Syadik, mengatakan dugaan tersebut harus diusut secara menyeluruh karena […]

0 Komentar . 3 bulan yang lalu

KPK Terima Laporan Dugaan Perjadin Fiktif di DPRD Kota Ternate

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi terkait perjalanan dinas fiktif di lingkungan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Laporan yang diajukan tim hukum Nurjaya Hi. Ibrahim itu resmi diterima pada 11 Mei 2026. Juru Bicara Tim Hukum Nurjaya, Mubarak Abdurrahman, menyebut penerimaan laporan tersebut menjadi langkah awal dalam proses pengaduan yang berkaitan dengan […]

0 Komentar . 3 bulan yang lalu

KPK Bongkar Rekayasa PBB PT Wanatiara Persada, JATAM: Pola Terstruktur yang Menguntungkan Perusahaan

Penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Januari 2026 atas dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (periode 2021–2026) merupakan langkah awal yang penting dan masih akan terus berlanjut, penanganan perkara ini dinilai tidak boleh berhenti hanya pada level individu, karena bukti dan konstruksi kasus mengisyaratkan […]

0 Komentar . 3 bulan yang lalu