Tiga pemerintah daerah di Maluku Utara—Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), dan Pulau Morotai—mulai membahas langkah bersama untuk mengembangkan sentra pertumbuhan ekonomi baru. Kerja sama itu diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi biru dan ekonomi hijau secara terpadu.
Pembahasan berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) kerja sama antardaerah di Hotel Grandland, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad.
Forum dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, aparat penegak hukum, camat, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kasman mengatakan tiga wilayah itu memiliki kekuatan sumber daya yang saling berkaitan, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga pariwisata. Menurutnya, potensi tersebut akan lebih berdampak jika tidak dikembangkan secara sendiri-sendiri.
“Potensi yang kita miliki akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikembangkan melalui kolaborasi antardaerah,” kata Kasman.
Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut harus menghasilkan langkah yang dapat diukur, bukan hanya menjadi kesepakatan dalam forum. Karena itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, hilirisasi komoditas unggulan, perikanan berkelanjutan, pariwisata, energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masuk dalam agenda pembahasan.
Kasman mengatakan arah pembangunan ekonomi bersama harus tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama. Ia mengingatkan, pembukaan investasi dan pengembangan potensi daerah tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan maupun hak masyarakat.
“Kerja sama ini harus mampu saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita perlu menciptakan kebijakan yang mendorong investasi, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi tiga daerah itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta membuka peluang investasi yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Namun, keberhasilan agenda tersebut akan bergantung pada tindak lanjut setelah FGD. Kerja sama perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran yang jelas, target waktu, sumber pembiayaan, serta program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM, nelayan, petani, dan masyarakat desa.
Dalam laporan panitia, Boby Namotemo mengatakan FGD ini digelar untuk menghimpun gagasan dan memetakan tantangan dalam membangun sentra ekonomi baru yang sesuai dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.
Data, masukan, dan rekomendasi dari forum tersebut akan dirumuskan sebagai bahan kebijakan strategis bagi ketiga pemerintah daerah.
“Kita harus menemukan solusi yang nyata, sehingga kerja sama ini dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Boby.
Setelah pembukaan, peserta melanjutkan diskusi mengenai potensi unggulan, kebutuhan data, hambatan pembangunan, dan rekomendasi tindak lanjut. Hasil forum diharapkan menjadi dasar kesepakatan kerja sama yang lebih operasional antara Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.