Sherly Tjoanda Dorong PBJ Transparan dan Berpihak pada UMKM Lokal

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberi ruang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal melalui penerapan skema kontrak payung.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat membuka kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan PBJ, Peningkatan Kapasitas Pengaduan PBJ, serta Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri UMKM melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Bela Hotel Ternate, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut bertujuan menyatukan pemahaman berbagai pihak agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif serta terhindar dari persoalan hukum.

Dalam sambutannya sebagaimana dikutip, Sherly berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah nyata, khususnya dalam menyamakan pemahaman mengenai kontrak payung, mendorong konsolidasi pengadaan material, serta memperkuat tata kelola pengadaan yang baik dan benar. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mencegah potensi masalah dalam proses pengadaan.

Sherly turut meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari LKPP, APIP, TAPD, OPD, hingga para pelaksana pengadaan, untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, sistem pengaduan yang kuat juga diperlukan agar belanja pemerintah benar-benar memberi dampak terhadap perputaran ekonomi daerah.

Ia menegaskan bahwa penerapan kontrak payung harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi UMKM lokal, bukan justru didominasi oleh perusahaan besar.

“Harapannya proyek-proyek pemerintah tidak hanya dinikmati segelintir pengusaha besar, tetapi memberikan efek domino yang luas bagi UMKM lokal di Maluku Utara,” ujarnya.

Sherly juga menyampaikan apresiasi atas dukungan LKPP dalam mendorong konsolidasi kontrak payung, pemberdayaan pelaku usaha dan UMKM, serta pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memperkuat kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang pengadaan, sekaligus mendorong lebih banyak ASN meniti karier di sektor tersebut.

Acara ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufahri, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Maluku Utara.