Desakan Agar Gubernur Sherly Berkantor di Sofifi Mencuat, Kritik Terkait Keadilan Pemerintahan Menguat

Wacana agar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda lebih sering berkantor dan menetap di Sofifi kembali mencuri perhatian publik. Dorongan itu menguat seiring munculnya penilaian bahwa pusat pemerintahan provinsi seharusnya benar-benar dihidupkan dari ibu kota yang telah ditetapkan, bukan hanya menjadi simbol administratif semata.

Sejumlah kalangan menilai, keresahan ini berangkat dari jarak antara kebijakan yang mendorong aparatur sipil negara dan lembaga vertikal berpindah ke Sofifi, dengan praktik keseharian pimpinan daerah yang dinilai masih lebih banyak beraktivitas di Ternate. Situasi itu memunculkan anggapan adanya ketidakkonsistenan dalam upaya menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang aktif.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, publik wajar kecewa jika kepala daerah dianggap tidak memberi contoh dalam proses pemindahan pusat aktivitas pemerintahan. Ia menyebut, masyarakat dan aparatur sudah diminta beradaptasi dengan keterbatasan demi penguatan ibu kota provinsi, sehingga pemimpin daerah semestinya menunjukkan sikap serupa.

“Rakyatnya hidup susah di hol-hol sementara Gubernurnya sudah difasilitasi rumah dinas mewah. tapi masih asik tinggal di hotel berbintang mewah miliknya. Ya rakyat kecewa kan,” ujar Muslim Arbi.

Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, pakar hukum dan politik Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., menilai dorongan tersebut bukan hal yang berlebihan. Menurut dia, seorang gubernur selayaknya berada di pusat pemerintahan provinsi agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan keteladanan birokrasi.
“Wajar itu. Gubernur harus tinggal di Sofifi,” tegas Hendra.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah ada kepala daerah yang menunjukkan komitmen penuh dengan menetap di ibu kota provinsi untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan tersebut. Sikap itu, menurut dia, penting agar relokasi institusi pemerintah tidak berhenti pada wacana, melainkan menjadi kebijakan yang dijalankan secara konsisten.

Sementara itu, Muzakir Dodaradaga menilai desakan agar gubernur berada di Sofifi merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Ia mempertanyakan alasan kepala daerah belum sepenuhnya berkantor di ibu kota provinsi, padahal sejumlah instansi lain telah diminta bersiap mengikuti langkah serupa.

“Saya heran kenapa Sherly enggan ke Sofifi padahal instansi vertikal dia paksakan ke Sofifi,” ungkapnya.

Bagi Bung Jek sapaan akrabnya, persoalan ini bukan hanya soal lokasi tinggal, tetapi juga soal kepemimpinan dan keberpihakan terhadap pembangunan ibu kota provinsi. Ia menilai, jika pemimpin daerah tidak memberi contoh, maka sulit berharap aparatur dan masyarakat akan ikut berkorban untuk kepentingan yang sama.

“Gerakan ini bakal bergelinding kencang jika Sherly pongah,” peringatnya.

Kelompok yang mendorong pemindahan aktivitas gubernur ke Sofifi juga disebut tengah mengonsolidasikan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan aksi di sejumlah titik yang dianggap strategis. Bagi sebagian kalangan, Sofifi tidak cukup hanya disebut sebagai rumah bersama, tetapi juga harus benar-benar dihidupi oleh seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pejabat tertinggi hingga aparatur di bawahnya.