

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut proyek hilirisasi nikel telah mendorong lonjakan signifikan pertumbuhan ekonomi di provinsinya, namun ia mengingatkan bahwa capaian tersebut berpotensi menjadi “pertumbuhan semu” jika tidak diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dalam diskusi bertajuk Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku di Jakarta, Sherly mengungkapkan bahwa ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga 34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2025. Sementara itu, pada kuartal I/2026, pertumbuhan tercatat sebesar 19,6 persen (yoy).
Menurutnya, akselerasi tersebut didorong oleh ekspansi industri hilirisasi nikel yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur industri, serta integrasi Maluku Utara ke dalam rantai pasok global, khususnya untuk kendaraan listrik dan baja tahan karat.
Namun demikian, Sherly menekankan bahwa indikator makro tersebut belum cukup jika manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. “Pertumbuhan ini akan menjadi semu jika tidak berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Ia mendorong agar proyek hilirisasi ke depan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah, kata dia, berharap terjadi transformasi dari pekerjaan dasar menuju posisi yang lebih terampil, seperti teknisi, pengawas, insinyur, hingga manajer.
Dalam konteks tersebut, Sherly meminta para investor tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di daerah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri. Partisipasi UMKM dinilai krusial, mulai dari sektor perawatan (maintenance), penyediaan alat keselamatan, hingga layanan pendukung seperti katering, logistik, dan laundry.
“Dengan keterlibatan itu, UMKM dapat naik kelas dan merasakan manfaat langsung dari aktivitas hilirisasi,” kata Sherly.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses air bersih, serta konektivitas digital.
Sherly menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak semata diukur dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut indikator seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan ekonomi komunitas lokal sebagai ukuran utama.