Morotai Pertahankan WTP ke-9, Pemda Tegaskan Fokus pada Manfaat Anggaran untuk Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-9 secara berturut-turut yang diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Ketua DPRD Muhammad Rizki, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.

Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan raihan WTP ke-9 merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan yang baik terhadap regulasi,” ujar Umar Ali.

Ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai,” katanya.

Umar Ali juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Rusli Sibua serta dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi tersebut mendorong seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.