Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tapi Konektivitas Jalan Malut Masih 46 Persen

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui konektivitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan daerah. Hingga kini, kesiapan konektivitas jalan di provinsi itu baru mencapai 46 persen, sehingga akses antar-kabupaten dan ke pusat-pusat ekonomi belum optimal.

Untuk menuntaskan konektivitas jalan tersebut, Pemprov Maluku Utara memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 8 triliun. Sementara itu, kebutuhan pembangunan dan penyempurnaan jalan nasional di wilayah ini diperkirakan sekitar Rp 10 triliun.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan percepatan pendataan hingga tingkat dasar menjadi penting agar pemerintah memiliki basis data yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan konektivitas secara terpadu.

“Konektivitas menjadi salah satu fokus Ibu Gubernur agar pemerataan kesejahteraan berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi dan rakor hari ini adalah tempat agar segera diwujudkan,” ujar Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi Pemaparan Rencana Sektoral di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Rabu (7/10/2026).

Konektivitas Tidak Hanya Jalan dan Jembatan

Menurut Sarbin, persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga pemerataan akses listrik dan jaringan internet. Ia menilai infrastruktur nonfisik tersebut sama pentingnya untuk membuka akses ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah.

Sarbin mengatakan pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak yang lebih merata kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara.

“Kita semua berikhtiar agar catatan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimiliki daerah dibarengi dengan dukungan infrastruktur agar manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sarbin juga meminta balai-balai kementerian yang hadir dalam rakor tersebut memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur Maluku Utara.

Hal serupa disampaikan kepada PT PLN dan PT Telkomsel untuk mendukung pemerataan konektivitas nonfisik. Pemprov Maluku Utara selanjutnya mendorong konfirmasi data dan lokasi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja terpadu.

Pendataan Jadi Dasar Perencanaan

Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, listrik, hingga jaringan komunikasi di setiap wilayah. Percepatan konektivitas dinilai penting untuk membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas dan distribusi barang, sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor infrastruktur dan konektivitas. Hasil pendataan dan konfirmasi lokasi akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja terpadu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.