Beda Nasib Daerah: TKD Mengalir Cepat di Morotai, Lambat di Halteng

Penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Maluku Utara hingga pertengahan tahun 2026 memperlihatkan variasi capaian yang cukup mencolok antarwilayah. Sejumlah daerah menunjukkan percepatan realisasi anggaran, sementara yang lain masih menghadapi hambatan dalam penyerapan dana dari pemerintah pusat.

Data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Morotai menjadi daerah dengan performa penyaluran paling tinggi. Hingga akhir semester I, Morotai telah merealisasikan sekitar Rp 249,577 miliar atau setara 55 persen dari total pagu Rp 450,129 miliar. Di sisi lain, Kabupaten Halmahera Tengah mencatatkan capaian paling rendah dengan realisasi sebesar Rp 420,516 miliar atau 46,59 persen dari alokasi Rp 902,550 miliar.

Kepala Seksi Bank KPPN Ternate, Suandi, menyebutkan bahwa secara umum sebagian besar pemerintah daerah di wilayah kerjanya telah mencapai tingkat realisasi di atas 47 persen. Meski demikian, perbedaan capaian antar daerah tetap terlihat signifikan.

Kabupaten Halmahera Barat tercatat menyalurkan Rp 330,271 miliar atau 47,93 persen dari pagu Rp 689,038 miliar. Sementara itu, Halmahera Selatan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 579,438 miliar atau 49,41 persen dari total alokasi Rp 1,172 triliun.

Kinerja relatif tinggi juga ditunjukkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula yang telah menyerap Rp 285,594 miliar atau 53,13 persen dari pagu Rp 537,536 miliar. Kabupaten Pulau Taliabu mengikuti dengan realisasi Rp 234,171 miliar atau 51,19 persen dari total Rp 457,473 miliar.

Di tingkat kota, Ternate mencatat realisasi sebesar Rp 377,718 miliar atau 54,81 persen dari pagu Rp 689,085 miliar. Sementara Kota Tidore Kepulauan mencapai Rp 338,522 miliar atau 50,33 persen dari alokasi Rp 672,660 miliar.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri telah merealisasikan Rp 830,562 miliar atau 50,94 persen dari total pagu Rp 1,630 triliun. Adapun di wilayah kerja KPPN Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara mencatat realisasi sekitar 52 persen atau Rp 372,631 miliar dari pagu Rp 720,640 miliar, sedangkan Halmahera Timur berada di kisaran 48 persen atau Rp 391,5 miliar dari total Rp 819 miliar.

Kepala KPPN Ternate, Pramudia Mulyono Muslim, menegaskan bahwa kecepatan pencairan dana sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif pemerintah daerah. “Harapannya semoga syarat-syarat salur itu cepat dipenuhi, supaya penyaluran TKD juga lebih cepat lagi disalurkan,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian realisasi bukan satu-satunya indikator keberhasilan. “Indikator utamanya kebermanfaatan di masyarakat itu seperti apa, pengelolaannya seperti apa, tidak ada penyelewengan, sehingga dana yang dialokasikan itu benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola dan kapasitas administratif masih menjadi faktor kunci dalam distribusi fiskal daerah. Ke depan, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dinilai sama pentingnya dengan percepatan penyaluran, agar dana yang digelontorkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.