TPP ASN Tersendat, DPRD Ternate Bahas Tambahan Anggaran Tunjangan dan Perjadin

Pembahasan anggaran di DPRD Kota Ternate menjadi sorotan setelah rekaman internal sejumlah anggota dewan beredar. Dalam rekaman itu, muncul dorongan agar pemerintah daerah membuka ruang anggaran untuk kenaikan tunjangan anggota DPRD, peningkatan kapasitas perjalanan dinas, serta pokok-pokok pikiran atau pokir.

Pembicaraan tersebut berlangsung saat kondisi keuangan Pemerintah Kota Ternate disebut mengalami tekanan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah dan kebijakan efisiensi. Di saat bersamaan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi aparatur sipil negara dilaporkan belum berjalan lancar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Zulfikri Andili, dalam rekaman itu menyebut terdapat tiga agenda yang perlu diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.

“Tiga opsi ini menurut saya sangat penting,” kata Zulfikri.

Menurut dia, dari tiga opsi itu, pembiayaan pokir memiliki beban anggaran paling besar. Namun, anggaran pokir tidak dicatat sebagai belanja Sekretariat DPRD karena pelaksanaannya berada pada organisasi perangkat daerah.

“Jadi tiga opsi ini beban yang paling besar itu ada di pokir. Kemudian pokir itu tidak ada di lingkungan kita, tidak ada di Sekretariat DPRD, karena dia melekat di OPD-OPD,” ujarnya.

Zulfikri menyebut kebutuhan anggaran untuk tunjangan dan perjalanan dinas lebih kecil dibandingkan pokir. Karena itu, ia meminta Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah mengakomodasi kedua agenda tersebut.

“Dari tiga usulan itu, untuk masalah kita punya tunjangan, untuk masalah kita punya perjalanan dinas itu sangat kecil,” ungkapnya.

Ia bahkan mengusulkan agar Banggar menjadikan pembahasan anggaran sebagai dasar untuk memberi tekanan kepada pemerintah daerah.

“Saya yakin dan percaya ini bisa jadi nilai awal sekaligus dari Banggar DPRD melakukan ultimatum kepada pemerintah untuk bagaimana meloloskan dua opsi ini,” katanya.

DPRD Diminta Satukan Sikap

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, mengingatkan pembahasan tiga agenda tersebut harus didasarkan pada kesepakatan internal. Ia meminta anggota dewan tidak membawa kepentingan sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan pemerintah daerah.

“Kira-kira mana yang paling bisa kita negosiasi dengan pemerintah daerah,” kata Nurlaela.

Ia menilai perbedaan kepentingan mengenai pokir, perjalanan dinas, dan tunjangan justru dapat membuat posisi DPRD melemah dalam pembicaraan anggaran.

“Jangan torang sendiri yang bakalai deng tong sandiri pe kepentingan. Yang satu punya lain, yang satu lagi punya lain, trada yang dong perjuangkan, foya samua. Tidak ada kesepakatan apa yang menjadi tujuan kita bersama,” ujarnya.

Nurlaela meminta DPRD menentukan pilihan yang paling dibutuhkan dan realistis sebelum membawa usulan kepada pemerintah daerah.

“Coba putuskan apa yang paling kita butuhi, supaya jangan kita kesana kemari tidak ada hasilnya,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate dari Partai Persatuan Pembangunan, Muzakir Gamgulu, menyatakan tiga usulan tersebut tidak bertentangan dengan aturan. Ia mengatakan kenaikan tunjangan, pokir, dan peningkatan kapasitas perjalanan dinas dapat dibawa secara bersama dalam pandangan fraksi kepada wali kota.

“Usulan yang kita sampaikan itu tidak menabrak aturan kok,” ujar Muzakir.

Meski demikian, ia mengatakan keputusan akhir tetap berada dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Kalau wali kota tentukan yang mana, kita harus dengar. Jangan kita pertahankan kita punya masing-masing,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi PKB, Farijal S. Teng, menilai setiap opsi perlu dihitung secara rinci agar DPRD mengetahui kebutuhan anggaran yang akan diusulkan.

“Sekarang coba dibuat desainnya supaya kita tahu, kalau peningkatan kapasitas perjadin yang didorong itu berapa? Tambahan tunjangan itu berapa?” ujar Farijal.

Prioritas Belanja Dipertanyakan

Pembahasan itu memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja daerah. Usulan tambahan fasilitas bagi anggota DPRD memang perlu melalui mekanisme penganggaran dan tidak serta-merta dapat dijalankan. Namun, waktunya menjadi perhatian karena Pemkot Ternate sedang menghadapi keterbatasan fiskal dan masih memiliki kewajiban pembayaran TPP ASN.

Di tengah situasi tersebut, publik berpotensi mempertanyakan apakah anggaran yang tersedia seharusnya lebih dahulu diprioritaskan untuk kebutuhan aparatur, pelayanan dasar, serta program yang berdampak langsung bagi warga, dibanding menambah belanja tunjangan dan perjalanan dinas lembaga legislatif.

Melalui wartawan media ini yang dikutip telah berupaya meminta penjelasan Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. IM melalui pesan WhatsApp pada Senin malam (1/9/2026). Hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut belum mendapat respons.

DPRD Kota Ternate juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai keaslian rekaman, konteks pembahasan, dasar perhitungan usulan kenaikan tunjangan dan perjadin, serta sikap lembaga terhadap kondisi pembayaran TPP ASN.