Pekerja Weda Bay Desak Hentikan PHK Massal, Soroti Dugaan Ketidakadilan Perusahaan

Ratusan pekerja yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Weda Bay Project menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, Selasa siang (21/7/2026). Aksi ini merupakan respons atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai merugikan dan tidak berpihak pada tenaga kerja Indonesia di kawasan industri tersebut.

Dalam aksinya, massa menuntut perhatian serius dari Pemerintah Pusat terhadap situasi yang mereka anggap telah memasuki tahap krisis. Mereka menegaskan penolakan terhadap rencana PHK massal yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup pekerja lokal.

“Kami meminta Pemerintah Pusat jangan tinggal diam. Situasi di Weda Bay sudah darurat. PHK massal ini sangat tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang telah berkontribusi besar di kawasan ini,” ungkap massa aksi.

Selain itu, para demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Bupati dan Disnaker untuk segera memfasilitasi dialog antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. Menurut mereka, komunikasi tripartit menjadi langkah penting untuk mencari solusi dan mencegah bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Serikat pekerja juga menilai perusahaan perlu mengedepankan upaya mitigasi sebelum mengambil langkah pemutusan kerja. Mereka berpendapat keputusan PHK seharusnya tidak dilakukan secara sepihak, terutama di tengah belum adanya kepastian terkait kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Massa turut meminta Bupati Halmahera Tengah agar turun tangan mengintervensi kebijakan manajemen perusahaan, khususnya untuk menunda pengurangan tenaga kerja Indonesia. Hal ini mengingat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih dalam proses evaluasi terhadap pengajuan kuota RKAB, sehingga kondisi saat ini dianggap belum cukup menjadi dasar untuk melakukan PHK.

“Sangat tidak masuk akal jika pekerja langsung dikorbankan, padahal Kementerian ESDM masih mengevaluasi kuota RKAB. Manajemen harusnya melakukan mitigasi atau opsi penyelamatan lain, bukan langsung main pecat,” tegas salah seorang massa aksi.

Dalam dokumen pernyataan sikap yang diserahkan kepada Disnaker, serikat pekerja juga menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen. Mereka menilai terdapat praktik yang tidak adil, kurang transparan, dan cenderung diskriminatif terhadap tenaga kerja Indonesia di kawasan Weda Bay Project.

“Ada ketidakadilan dan diskriminasi yang nyata di lapangan. Kami menuntut transparansi dari manajemen. Melalui aksi ini, kami mendesak Disnaker untuk memaksa pihak perusahaan menghentikan PHK massal sekarang juga,” pungkasnya.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat dan berjalan tertib. Para pekerja berharap tuntutan mereka segera direspons agar potensi krisis ketenagakerjaan di kawasan industri Weda Bay tidak semakin meluas.