Pemprov Klaim Kemiskinan Malut Turun, Akademisi Bongkar Data BPS: Warga Miskin Justru Bertambah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan perbaikan. Namun, klaim itu mendapat kritik dari akademisi Universitas Khairun yang menilai pemerintah keliru membaca indikator kemiskinan dan terlalu cepat mengaitkan perubahan angka dengan keberhasilan program daerah.

Dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Sofifi, Selasa (11/8/2026), Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua TKPK, Sarbin Sehe, menyebut tingkat kemiskinan Maluku Utara pada Maret 2026 berada di angka 5,59 persen. Angka itu disebut turun 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 5,81 persen.

“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” kata Sarbin.

Pemprov menilai penurunan tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan. Sejumlah program yang disebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan antara lain peningkatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Rp30 miliar pada 2025 menjadi Rp50 miliar pada 2026.

Pemerintah juga memperluas program Rumah Tidak Layak Huni dari 700 penerima pada 2025 menjadi 1.200 penerima pada 2026. Selain itu, Beasiswa Malut Bangkit diberikan kepada 624 mahasiswa di 22 perguruan tinggi dengan anggaran Rp1,18 miliar.

Di sektor kesehatan, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan dukungan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp21,75 miliar untuk sekitar 411 ribu penerima manfaat. Sementara di sektor ekonomi, Kredit Usaha Rakyat disebut menjangkau 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota.

Intervensi juga dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian, seperti sprayer, traktor tangan, dan pupuk.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya akan menjadi data dasar masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelas Sarmin.

Akademisi Persoalkan Pembacaan Data

Klaim penurunan kemiskinan itu dikritik akademisi Universitas Khairun Ternate, Muhktar Adam. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menggunakan angka persentase untuk menyimpulkan kondisi kemiskinan masyarakat.

Menurut Muhktar, data BPS yang digunakannya menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai sekitar 77,85 ribu orang, atau bertambah lebih dari 3.000 orang dibandingkan September 2025.

“Pernyataan Pemprov Maluku Utara bahwa kemiskinan turun dan merupakan efek dari program Sherly mulai berbuah menunjukkan kebohongan dan pencitraan yang dipaksakan menggunakan data, tetapi salah dan tersesat,” kata Muhktar kepada media ini, Rabu (12/8/2026).

Ia menilai kenaikan jumlah penduduk miskin tidak semestinya dibingkai sebagai keberhasilan pemerintah tanpa menjelaskan indikator lain, seperti garis kemiskinan, daya beli, pendapatan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

“Kalau menggunakan data BPS, bukan turun, tetapi bertambah. Karena itu, tidak tepat jika kenaikan tersebut kemudian dibingkai sebagai keberhasilan program pemerintah,” ujarnya.

Muhktar juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, apabila biaya hidup meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak tumbuh sebanding, kelompok berpendapatan rendah akan semakin rentan jatuh ke dalam kemiskinan.

“Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan dan daya beli tidak mengalami peningkatan yang sebanding, kelompok rentan semakin mudah jatuh ke dalam kemiskinan,” katanya.

Selain harga kebutuhan pokok, ia menilai pengelolaan APBD turut memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Belanja pemerintah yang tertahan, menurut Muhktar, dapat mengurangi aliran uang ke kelompok berpenghasilan rendah.

“Fakta lain dapat dilihat dari gagalnya Pemprov mengelola APBD dengan cara menahan anggaran pemerintah daerah. Ini berdampak pada rendahnya aliran uang ke kelompok miskin,” ungkapnya.

Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan besarnya SiLPA pada akhir 2025, penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai, serta dominasi proyek oleh kontraktor tertentu. Menurutnya, kecenderungan aliran anggaran keluar daerah dapat mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat lokal.

Perlu Verifikasi Angka

Pemprov Maluku Utara memaparkan proyeksi kemiskinan 2026 yang berbeda-beda antarwilayah. Halmahera Timur diproyeksikan berada pada kisaran 9,15–11,82 persen, sedangkan Kota Ternate berada pada kisaran 2,34–2,98 persen. Kabupaten lain, seperti Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Tidore Kepulauan, juga memiliki rentang proyeksi masing-masing.

Perbedaan karakteristik antarwilayah menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak dapat diseragamkan. Pemerintah perlu memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan dan program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Namun, terdapat perbedaan angka dalam bahan informasi yang beredar mengenai kondisi kemiskinan Maluku Utara pada Maret 2026. Karena itu, angka persentase dan jumlah penduduk miskin perlu diverifikasi kembali dengan rilis BPS yang sama sebelum berita diterbitkan agar tidak menimbulkan kekeliruan.

Terlepas dari perbedaan pembacaan tersebut, penurunan persentase kemiskinan belum otomatis menunjukkan perbaikan kesejahteraan apabila jumlah penduduk miskin bertambah, biaya hidup meningkat, dan daya beli kelompok bawah melemah. Tantangan pemerintah bukan hanya mengejar angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.