Rapat Penanganan Banjir, Pemkab Haltim Sebut Curah Hujan dan Kondisi Lingkungan Jadi Penyebab

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai merumuskan langkah penanganan banjir yang melanda Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo, Kecamatan Maba Tengah, dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis data lapangan. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi pemerintah adalah tingginya curah hujan di wilayah tersebut.

Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, pada Rabu, 8 Juli 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Nomor 188.45/362/55/2026 tentang pembentukan Tim Observasi dan Verifikasi penanganan banjir di dua desa terdampak.

Dalam arahannya, Ubaid menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bertumpu pada hasil kajian faktual di lapangan agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif.

“Hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi yang konkret berdasarkan data hasil observasi dan investigasi yang telah dilakukan tim di lapangan,” ujar Ubaid, sebagaimana dikutip.

Ia menjelaskan, pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyebab banjir, sehingga langkah penanganan yang dirumuskan dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menyusun strategi penanganan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga evaluasi terhadap aktivitas perusahaan di sekitar wilayah terdampak.

Ubaid juga berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat melahirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan banjir, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga masyarakat dapat kembali merasa aman.

Sementara itu, Ketua Tim Observasi dan Verifikasi, Tarudin, mengungkapkan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah faktor penyebab banjir, dengan curah hujan tinggi sebagai salah satu pemicu utama.

Selain itu, ia menyebut kondisi geografis kedua desa yang berada di kawasan cekungan turut memperparah genangan air. Penurunan kapasitas kanal dan drainase, serta adanya tiga titik longsor di sekitar aliran Sungai Ake Marimba juga menghambat aliran air.

Tim juga mencatat adanya aktivitas pembukaan hutan dan produksi kayu oleh perusahaan yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Tarudin menjelaskan bahwa tim yang dipimpinnya merupakan gabungan lintas OPD, antara lain Dinas Perkim, PUPR, Inspektorat Daerah, BP4D, dan BPBD, yang bertugas melakukan observasi serta verifikasi menyeluruh di wilayah terdampak.

Selain mengkaji faktor alam dan infrastruktur, tim juga melakukan peninjauan terhadap aktivitas perusahaan di Maba Tengah, termasuk koordinasi lintas sektor apabila ditemukan kegiatan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur PT Kirana Cakrawala, Direktur Utama BUMD Halmahera Timur, Camat Maba Tengah, Kepala Desa Maratana Jaya, Kepala Desa Dorolamo, serta seluruh OPD teknis yang tergabung dalam tim observasi dan verifikasi.