Transisi Energi Berbasis Masyarakat Jadi Sorotan Walhi Malut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat transisi energi berbasis masyarakat. Forum ini menjadi antitesis terhadap pendekatan transisi energi dari negara yang dinilai kerap mengabaikan aspek lingkungan dan sosial, terutama di wilayah yang kaya sumber daya seperti Maluku Utara.

FGD yang digelar pada 2 Mei 2026 itu menekankan pentingnya memulai inisiatif dari tingkat desa guna mendorong kemandirian ekonomi rakyat dan energi yang berkeadilan. Maluku Utara, yang selama ini menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam, dinilai memerlukan pendekatan baru yang lebih memberdayakan komunitas pedesaan.

Irsandi Hidayat, selaku pemandu FGD, menjelaskan bahwa potensi energi di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolaannya belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, menurut dia, “komunitas-komunitas di pedesaan perlu dijadikan titik awal dalam membangun energi berbasis masyarakat”.

Sementara itu, Zulkifli Harahap, akademisi Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate yang menjadi narasumber, menyoroti menurunnya peran desentralisasi secara praksis. Ia menilai kewenangan ekonomi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten nyaris hilang. Hal itu, menurutnya, terlihat ketika pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat berbuat banyak saat bencana banjir terjadi di wilayah lingkar tambang, seperti di Lokulamo, Halmahera Tengah, dan Kawasi, Halmahera Selatan.

“Memanfaatkan potensi komunitas pedesaan untuk memahami transisi energi berbasis masyarakat adalah langkah yang tepat,” ujarnya.

Selain itu, Walhi Malut juga berencana menyusun konsep investigasi dan advokasi yang relevan untuk wilayah pedesaan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membentuk Sekolah Lapangan Transisi Energi agar masyarakat, khususnya komunitas di Pulau Widi, mendapatkan pemahaman mengenai kedaulatan dan keadilan energi.