22 Pejabat Pemprov Malut Dilantik, Penataan Birokrasi Didorong Lebih Responsif

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan sebagai bagian dari penataan struktur birokrasi. Sebanyak 22 pejabat resmi dilantik, terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta 19 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV).

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (16/7/2026), dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026 untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-004/VII/2026 untuk jabatan administrator dan pengawas.

Dalam pengisian jabatan strategis, Hairil Hi. Hukum ditetapkan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Maluku Utara secara definitif. Selain itu, sejumlah posisi administrator di berbagai organisasi perangkat daerah juga mengalami pergantian.

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Saiful Abdul Razak Adam sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Rio Wisnu Hartanto sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Zainul Arifin Andi Adjo sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada dinas yang sama. Selain itu, Abdul Kadir Usman dilantik sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM, dan Ibnu Salam sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR.

Pada sektor kehutanan, Fahru Razi Jauhari dipercaya sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sementara Donald Mitalesi menjabat Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan. Sejumlah jabatan teknis lainnya juga diisi, termasuk posisi di lingkungan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, serta unit pelaksana teknis dan cabang dinas pendidikan di beberapa kabupaten.

Dalam sambutan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang dibacakan oleh Sekda, ditegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menekankan bahwa aparatur yang dilantik harus memiliki kompetensi dan integritas, serta mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang tengah berlangsung dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, penguatan sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, keberhasilan kinerja pejabat tidak diukur dari aspek administratif semata, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi konkret, mempercepat pelayanan, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Seperti yang ditulis oleh media, di akhir sambutan, pejabat yang baru dilantik diingatkan untuk menjaga amanah jabatan dan menjadikan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.