Kelangkaan Pertalite di Ternate, Sopir Angkot Terhenti; Dugaan Penyaluran Menyimpang Mencuat

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Ternate memicu keresahan di kalangan sopir angkutan kota (angkot). Ratusan sopir berpelat kuning terpaksa menghentikan operasional dan mengantre berjam-jam di SPBU Batu Anteru, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, sejak Senin (22/6) pukul 11.00 WIT.

Para sopir mengaku hanya mendapat informasi dari pihak pengelola SPBU bahwa stok Pertalite telah habis dan pasokan baru dijadwalkan tersedia kembali pada 1 Juli 2026. Kondisi ini membuat mereka terancam kehilangan penghasilan, mengingat pekerjaan sebagai sopir angkot bergantung pada pendapatan harian.

Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Masyarakat mempertanyakan alasan kelangkaan, terutama ketika Pertamina sebelumnya menyatakan bahwa kuota pasokan dalam kondisi aman.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat indikasi penyalahgunaan kuota melalui kendaraan dengan tangki modifikasi. Kendaraan tersebut diduga mampu mengisi BBM dalam jumlah besar, jauh melebihi kapasitas normal.

“Mobil dengan tangki rakitan bisa menampung hingga 100 liter sekali isi, sementara motor modifikasi mencapai sekitar 25 liter. Ini diduga dilakukan berulang kali menggunakan sistem barcode,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya saat diwawancarai oleh media ini di lokasi.

Akibat praktik tersebut, kuota BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan resmi, termasuk angkutan umum, diduga habis lebih cepat. Sementara itu, Pertalite masih ditemukan dijual secara eceran di sejumlah titik dengan harga di atas ketentuan.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas sistem digitalisasi pembelian BBM yang diterapkan. Selain itu, pihak SPBU dinilai belum transparan dalam membuka data kuota harian dan distribusi BBM kepada publik.

Menanggapi kondisi ini, DPC Organda Kota Ternate bersama ISSAP Kota Ternate mendesak langkah konkret dari pihak terkait.

“Kami meminta penyaluran darurat Pertalite khusus untuk angkutan umum agar operasional bisa kembali berjalan,” kata salah satu perwakilan Organda.

Mereka juga menuntut transparansi data distribusi BBM serta penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi.

“Buka logbook digital SPBU agar publik tahu ke mana BBM bersubsidi disalurkan, dan lakukan penindakan tegas terhadap oknum pelanggar,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Ternate bersama Polda Maluku Utara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi. Namun, hingga kini keberadaan dan kinerja satgas tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata di lapangan.

“Kami belum melihat langkah konkret dari satgas, sementara kelangkaan terus terjadi,” tambahnya.

Organda dan ISSAP memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi, aksi mogok massal sopir angkot berpotensi terjadi dan dapat mengganggu mobilitas masyarakat Kota Ternate.

Masyarakat pun berharap pemerintah, Pertamina, dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan pasokan serta menjamin distribusi BBM bersubsidi berjalan adil dan tepat sasaran.