DPRD Ternate Soroti Ketimpangan Layanan Puskesmas, Dorong BLUD dan Optimalisasi Dana Kesehatan

Komisi III DPRD Kota Ternate menyoroti belum meratanya kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, terutama di wilayah pulau terluar, di tengah upaya pemerintah daerah mendorong efisiensi pengelolaan anggaran sektor kesehatan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Nurlela menekankan pentingnya penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas layanan Puskesmas. Namun, hingga saat ini, dari 11 Puskesmas yang ada, masih terdapat tiga Puskesmas di wilayah pulau terluar—Hiri, Moti, dan Mayau (Batang Dua)—yang belum menerapkan skema tersebut.

Menurutnya, ketidaksamaan sistem pengelolaan ini berpotensi memperlebar kesenjangan kapasitas layanan antarwilayah, terutama dalam mengakses dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan.

“Seluruh Puskesmas perlu memiliki sistem pengelolaan yang seragam agar mampu mengoptimalkan dana dari APBN melalui BOK, APBD, maupun kapitasi JKN,” ujarnya.

Selain aspek tata kelola, Komisi III juga menyoroti efektivitas pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang seharusnya difokuskan pada program prioritas, seperti penanganan gizi, pencegahan stunting, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Kami ingin memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar menjangkau masyarakat dan tidak berhenti pada aspek administratif,” kata Nurlela.

Persoalan lain yang mencuat adalah belum optimalnya penerimaan dana kapitasi di sejumlah Puskesmas, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini dinilai berkaitan erat dengan keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi.

Ia menjelaskan bahwa Puskesmas dengan tenaga medis lengkap cenderung memperoleh dana kapitasi lebih besar karena intensitas layanan terhadap peserta BPJS Kesehatan lebih tinggi. Sebaliknya, Puskesmas di wilayah seperti Moti dan Jambula masih mengalami kekurangan tenaga dokter gigi, yang berdampak langsung pada rendahnya penerimaan dana.

“Ketimpangan tenaga medis ini berimplikasi langsung pada kapasitas layanan dan pendanaan yang diterima Puskesmas,” jelasnya.

Komisi III pun meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan penataan ulang distribusi tenaga kesehatan, khususnya yang dibiayai melalui APBD, agar lebih merata dan sesuai kebutuhan lapangan.

Di sisi pelayanan, Nurlela juga menyoroti keterbatasan jam operasional Puskesmas yang umumnya hanya berlangsung pada pagi hingga siang hari. Menurutnya, pola ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok yang bekerja pada jam yang sama.

Ia mendorong penerapan sistem layanan bergilir (shift) serta penguatan layanan kunjungan rumah (home visit) sebagai bagian dari inovasi pelayanan.

Selain itu, ia mengingatkan agar tenaga dokter lebih memprioritaskan pelayanan di Puskesmas dibandingkan praktik pribadi, mengingat tingginya intensitas layanan akan berpengaruh pada besaran dana kapitasi yang diterima fasilitas kesehatan.

“Dana kapitasi yang masuk menjadi pendapatan BLUD dan dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

Ke depan, DPRD menilai perbaikan tata kelola, distribusi tenaga medis, serta inovasi layanan menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran kesehatan benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, termasuk di wilayah pinggiran.